Empat kepala daerah di Sumatera Barat mencatatkan kekayaan fantastis dalam laporan LHKPN 2025. Di posisi teratas, Walikota Padang Fadly Amran melaporkan harta senilai Rp80,1 miliar. Disusul Hendri Arnis (Walikota Padang Panjang) dengan Rp46,8 miliar, Zulmaeta (Walikota Payakumbuh) Rp44,4 miliar, dan Ramlan Nurmatias (Walikota Bukittinggi) Rp30,1 miliar (d®amlis/AI).
Padang (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap jurang kekayaan yang mencolok di antara para pejabat daerah Sumatera Barat. Dari miliaran rupiah hingga nihil aset, inilah potret dua kutub ekstrem pejabat Sumbar periode 2025–2030.
Fadly Amran, Wali Kota Padang, tercatat sebagai pejabat terkaya di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan LHKPN yang disampaikan pada 27 Agustus 2024, total kekayaan Fadly mencapai Rp80.151.374.396. Asetnya meliputi tanah dan bangunan di Sumbar dan Jakarta, kendaraan mewah, simpanan kas, serta usaha keluarga di sektor properti dan kuliner ([Ayobandung](https://bit.ly/3LHKPN-Fadly)).
Sementara itu, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat periode 2025–2030, melaporkan kekayaan sebesar Rp6.941.692.537. Aset utamanya berupa 11 bidang tanah dan bangunan senilai Rp4,8 miliar, lima kendaraan senilai Rp286 juta, serta kas dan setara kas mencapai Rp2,3 miliar. Laporan ini disampaikan ke KPK pada 23 Maret 2024 ([Klikpendidikan](https://bit.ly/3Mahyeldi-LHKPN)).
Di sisi lain, sejumlah pejabat baru yang dilantik pada 2025 tercatat memiliki kekayaan di bawah Rp100 juta. Beberapa bahkan hanya melaporkan satu kendaraan dan simpanan kas di bawah Rp50 juta. Meski belum ada pejabat yang secara resmi melaporkan kekayaan nol rupiah, data ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam kepemilikan aset di kalangan pejabat daerah ([Kotabukittinggi](https://bit.ly/3PejabatBaru-Sumbar)).
Berikut daftar kekayaan beberapa kepala daerah Sumbar lainnya berdasarkan LHKPN 2025:
– Fadly Amran – Wali Kota Padang: Rp80,1 miliar
– Hendri Arnis – Wali Kota Padang Panjang: Rp46,8 miliar
– Zulmaeta – Wali Kota Payakumbuh: Rp44,4 miliar
– Ramlan Nurmatias – Wali Kota Bukittinggi: Rp30,1 miliar
– Eka Putra – Bupati Tanah Datar: Rp15,3 miliar
– John Kenedy – Bupati Padang Pariaman: Rp13,3 miliar
– Annisa Suci Ramadhani – Bupati Dharmasraya: Rp10,8 miliar
– Yota Balad – Wali Kota Pariaman: Rp8,2 miliar
– Hendrajoni – Bupati Pesisir Selatan: Rp8,1 miliar
– Yulianto – Bupati Pasaman Barat: Rp6 miliar
– Khairunas – Bupati Solok Selatan: Rp6 miliar
– Riyanda Putra – Wali Kota Sawahlunto: Rp3,5 miliar
– Ramadhani Kirana – Wali Kota Solok: Rp2 miliar
Perbedaan tajam ini memicu diskusi publik soal transparansi, integritas, dan gaya hidup pejabat. Masyarakat berharap kekayaan yang dimiliki digunakan untuk mendorong pembangunan daerah, bukan sekadar simbol status.(d®amlis).
Penulis : d®amlis
Editor. : Red minakonews