Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap rendahnya serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Dalam rapat bersama DPR, ia menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari Badan Gizi Nasional, menyebut bahwa laporan cantik tak cukup jika anak-anak masih makan makanan tak layak (DRJ/ AI).
Jakarta, MINAKONEWS.COM –
Di tengah gegap gempita program makan bergizi gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai warisan sosial Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa muncul sebagai sosok yang tak segan menyisir angka dengan laser audit yang menyala tajam.
Program MBG yang mengantongi anggaran fantastis Rp71 triliun ternyata baru menyerap Rp13 triliun. Sisanya? Masih menggantung di langit birokrasi. Purbaya, pengganti Sri Mulyani yang dikenal kalem, justru tampil satset dan frontal. Ia menuntut transparansi, bukan sekadar presentasi PowerPoint cantik.
Ini bukan pertunjukan,” tegasnya di rapat DPR, sambil meluncurkan spreadsheet panas ke meja. Ia menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) dan meminta jumpa pers bulanan agar publik tahu ke mana uang negara mengalir atau menguap.
Yang bikin publik makin geram, muncul laporan keracunan massal di beberapa sekolah. Di Kupang, Bandung, hingga Nunukan Selatan, anak-anak menderita mual dan muntah akibat makanan basi. Ikan tongkol berulat, nasi berbau, dapur tak laik sanitasi. Ironis, di tengah triliunan rupiah yang digelontorkan demi gizi anak bangsa.
Lebih absurd lagi, sejumlah dapur MBG ternyata dimiliki oleh anggota dewan. Di Kuningan, Jakarta Timur, hingga daerah lain, politisi mengklaim sebagai “investor”, bukan “koki”. Tapi publik melihatnya berbeda: wakil rakyat menari di atas piring, sambil debat RUU, seolah negeri ini adalah panggung sirkus.
Purbaya tak tinggal diam. Ia menuntut audit menyeluruh, sertifikasi hygiene, dan laporan real-time dari setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Ini bukan sekadar angka. Ini soal keberanian menghadapi publik dan integritas negara,” ujarnya.
Program MBG memang menyentuh 22 juta penerima manfaat, dan perputaran uang di masyarakat disebut mencapai Rp28 triliun. Tapi pertanyaan tetap menggantung: kenapa sisanya belum terserap? Dan kenapa anak-anak masih makan makanan yang tak layak?
Di langit senja birokrasi, Purbaya terbang dengan laser auditnya. Ia bukan sekadar menteri, tapi simbol harapan bahwa transparansi bukan mitos. Bahwa uang negara harus sampai ke piring anak-anak, bukan hilang di dapur-dapur gelap yang penuh aroma politik.(DRJ).
Penulis. : DRJ
Editor. : Red minakonews