Bukan sekadar mantan Menko Polhukam. Mahfud MD digadang-gadang jadi motor reformasi Polri. Publik menunggu gebrakannya!.(Dok Bloomberg).
Jakarta (DKJ), MINAKONEWS.COM – 20 September 2025. Pemerintah mulai menyusun langkah konkret untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu nama yang mencuat dalam proses pembentukan Komite Reformasi Polri adalah Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang dikenal vokal soal penegakan hukum dan tata kelola institusi negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, Mahfud MD termasuk tokoh yang diundang untuk bergabung dalam komite tersebut. Meski belum ada penunjukan resmi, sinyal kuat dari Istana menunjukkan bahwa Mahfud akan memainkan peran penting dalam merumuskan arah baru Polri.
Komite Reformasi Polri: Siapa Saja yang Masuk?
Selain Mahfud, nama lain yang sudah dipastikan bergabung adalah Ahmad Dofiri, mantan Kabaintelkam Polri, yang baru saja ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian. Komite ini dirancang sebagai wadah independen untuk mengevaluasi dan merekomendasikan perubahan struktural, kultural, dan operasional di tubuh Polri.
Presiden ingin reformasi Polri dilakukan secara menyeluruh, bukan tambal sulam. Karena itu, tokoh-tokoh yang punya integritas dan pengalaman hukum akan dilibatkan,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara.
Mahfud MD dan Rekam Jejak Reformasi
Mahfud MD dikenal sebagai figur yang konsisten mendorong reformasi hukum dan institusi negara. Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ia kerap mengkritisi praktik penegakan hukum yang tidak adil dan menyoroti perlunya transparansi di lembaga penegak hukum, termasuk Polri.
Pengamat menilai bahwa keterlibatan Mahfud dalam komite ini bisa menjadi katalis perubahan, terutama dalam hal akuntabilitas, pengawasan internal, dan relasi Polri dengan masyarakat sipil.
Publik Menunggu Langkah Nyata
Meski pembentukan komite masih dalam tahap awal, publik berharap agar reformasi Polri tidak hanya berhenti di wacana. Sejumlah kasus yang melibatkan oknum aparat, serta sorotan terhadap gaya hidup dan transparansi internal, menjadi alasan kuat perlunya perubahan menyeluruh.
Komite Reformasi Polri dijadwalkan mulai bekerja pada Oktober 2025, dengan target menyusun rekomendasi awal dalam 100 hari kerja.(DRJ).
Penulis : DRJ
Editor. : Red minakonews