Gedung DPR dan BUMN digambarkan berdampingan, dengan siluet petugas partai menghadap ke arah BUMN. Ilustrasi ini merefleksikan kritik Menkeu Purbaya terhadap dominasi politik dalam pengelolaan kekayaan negara melalui badan usaha milik negara (Ilustrasi: DRJ/AI).
Jakarta (DKI Jakarta), MINAKONEWS.COM — Meski pernyataan ini disampaikan awal Oktober, sorotan terhadap transparansi fiskal dan dominasi politik dalam pengelolaan BUMN tetap relevan dan penting untuk didokumentasikan. Minakonews menghadirkan kembali isu ini sebagai bagian dari upaya edukasi publik dan penguatan tata kelola demokratis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap praktik penempatan petugas partai di badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya hanya untuk mengeruk kekayaan negara. Ia juga mengungkap bahwa saat membahas nasib rakyat pembayar pajak dalam rapat bersama DPR, justru rapat tersebut ditutup tanpa kejelasan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2025). Ia menolak anggapan bahwa Kementerian Keuangan hanya berperan sebagai “juru bayar” bagi BUMN yang mengadukannya ke DPR terkait pencairan subsidi dan kompensasi.
“Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya,” tegas Purbaya.
Ia juga menyinggung keberadaan petugas partai di jajaran direksi dan komisaris BUMN yang menurutnya tidak membawa manfaat bagi negara. “Banyak petugas partai di BUMN, tapi malah menguras kekayaan Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkap bahwa saat ia mencoba membahas ke mana larinya uang pajak yang dibayar rakyat, rapat justru dihentikan. “Ketika saya bicara soal rakyat yang rajin bayar pajak, uangnya ke mana, rapatnya ditutup,” ungkapnya.
Pernyataan Purbaya memicu reaksi luas di media sosial. Sejumlah warganet menyuarakan kekecewaan terhadap DPR dan partai politik, bahkan muncul usulan ekstrem untuk membubarkan DPR sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pengawasan dan dominasi politik dalam pengelolaan BUMN.
Menurut Diah (34), seorang dosen ekonomi politik di Jakarta, pernyataan Menkeu mencerminkan frustrasi terhadap sistem yang tidak transparan. “Ini bukan sekadar kritik teknis, tapi sinyal bahwa ada masalah serius dalam tata kelola fiskal dan relasi kekuasaan,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPR maupun partai politik terkait pernyataan Menkeu tersebut. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa momentum ini dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong reformasi struktural dalam pengelolaan BUMN dan keuangan negara.
Minakonews mendokumentasikan isu ini sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, edukasi publik, dan penguatan kontrol sipil dalam demokrasi. Kritik terhadap sistem bukan sekadar momen, melainkan pengingat akan pentingnya akuntabilitas dan keberpihakan pada rakyat.
Penulis: DRJ/Menkeu
Editor. : Red. Minakonews.com