Padang Panjang, Minakonews.com — Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Respons cepat dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan darurat hingga masa pemulihan.
Upaya mitigasi telah dilakukan sejak prabencana melalui apel gabungan lintas instansi pada 22 September 2025 sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Langkah siaga tersebut diperkuat oleh Polres Padang Panjang bersama Pemko dalam apel kesiapsiagaan serta sosialisasi kebencanaan melalui berbagai kanal informasi resmi.
BPBD dan perangkat daerah terkait juga menyiapkan sarana, prasarana, dan logistik kebencanaan, sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di kawasan rawan longsor.
Bencana terjadi pada Kamis, 27 November 2025. Pemerintah Kota Padang Panjang langsung bergerak cepat memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Posko Tanggap Darurat dibangun sebagai pusat pengendali operasi kebencanaan untuk memudahkan koordinasi antara Pemko, Forkopimda, dan instansi vertikal.
Jembatan Kembar Silaing Bawah, Koto Katik, dan Koto Panjang menjadi sektor terdampak terparah akibat longsor dan intensitas hujan tinggi yang memutus akses transportasi.
Tim gabungan BPBD, Damkar, Dinsos, TNI-Polri, Basarnas, PMI, BNPB, dan relawan dikerahkan sejak hari pertama untuk melakukan evakuasi, penyelamatan korban, serta penyaluran logistik.
Dapur umum didirikan dan beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pengungsi dan warga terdampak.
Di sektor infrastruktur, Pemko melakukan pembersihan material longsor, normalisasi sungai, serta pengecekan jembatan dan drainase untuk menjamin keamanan wilayah.
Akses jalan melalui Jembatan Kembar kembali dibuka setelah proses pembersihan dan pengerukan dilakukan secara terencana dan cepat.
Pendataan kerusakan infrastruktur dan permukiman dilakukan secara transparan dan terukur sebagai dasar penyusunan program pemulihan.
Hunian sementara disiapkan melalui fasilitas Rusunawa serta kontrakan lengkap dengan perlengkapan, logistik, dan bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga.
Layanan trauma healing diberikan terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan selama tinggal di hunian sementara.
Melalui rapat evaluasi, masa tanggap darurat diperpanjang hingga 13 Desember 2025 untuk memastikan penanganan lapangan berjalan dengan baik.
Sejak 14 Desember 2025, Pemko memasuki masa transisi pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi selama enam bulan ke depan.
Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian PU serta Kementerian Perumahan terkait relokasi dan pembangunan hunian permanen.
Data kerusakan rumah dimantapkan, termasuk dukungan pembangunan dari tokoh nasional dan swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Padang Panjang.
Wali Kota Hendri Arnis bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade menyampaikan kebutuhan percepatan penanganan titik-titik vital infrastruktur kepada Menteri PU.
Total kerugian infrastruktur mencapai Rp190 miliar lebih, meliputi fasilitas umum, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, dan gerbang batas kota.
Sementara itu, 42 unit rumah rusak berat, 23 rusak sedang, dan 333 rusak ringan dengan total kerugian sekitar Rp8,5 miliar ditangani secara bertahap melalui bantuan material dan dukungan penguatan bangunan.
Sektor pertanian seluas 18,03 hektare dan 14 gedung pendidikan terdampak juga masuk dalam program pemulihan jangka panjang.
Sebagai bentuk keseriusan, Tim Jitu Pasna mulai menyusun dokumen R3P untuk dimasukkan dalam aplikasi e-Proposal Pemerintah Pusat guna percepatan pemulihan pascabencana.
Proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan oleh Basarnas dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang Panjang.
Keberhasilan penanganan cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan komitmen Pemko Padang Panjang menjaga keselamatan warganya dan memastikan daerah kembali pulih dan bangkit lebih kuat. (Adi)