Alokasi anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan aset daerah tahun 2026, termasuk fokus penggunaan dana transfer daerah Pemprov Sumbar sebesar Rp 2,6 triliun untuk mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, dan perbaikan infrastruktur.(Infografis: Minakonews/AI).
Padang (Sumbar). MINAKONEWS –
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan bahwa anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan dalam APBD Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk menjaga fungsi aset daerah yang telah lama digunakan dan mengalami penurunan kondisi fisik. Penjelasan ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, menanggapi sorotan publik terkait alokasi anggaran tersebut.
“Perlu kami luruskan bahwa anggaran ini bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi untuk memastikan bangunan dan sarana yang sudah berusia tetap aman, layak, dan mendukung pelayanan publik,” ujar Nolly di Padang, Kamis (4/6/2026).
Ia mencontohkan Gedung Auditorium Gubernuran yang selama ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan masyarakat, kini mengalami kebocoran serta kerusakan struktural yang perlu segera diperbaiki demi keselamatan pengguna. “Prinsipnya adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Pemerintah berkewajiban melakukan rehabilitasi ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna,” jelasnya.
Nolly juga menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tetap peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah berjuang bangkit pascabencana. Ia menyebut seluruh dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,6 triliun akan difokuskan untuk mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, dan perbaikan infrastruktur. “Kami memahami situasi daerah dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumbar menerapkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi, dengan pengawasan ketat agar penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, pemulihan pascabencana, dan pemeliharaan aset publik.
Nolly menyambut baik perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menilai keterlibatan publik menjadi bukti bahwa sistem dashboard pembangunan Sumbar yang menampilkan data belanja daerah secara terbuka telah berfungsi efektif. “Kami senang masyarakat ikut mengawasi. Semua data anggaran kami sajikan secara transparan, terbuka, dan real-time agar bisa dipantau oleh siapa pun,” ujarnya.
Penulis: d®amlis
Editor. : Red. Minakonews.com