Pengelolaan DAS Perbatasan Jadi Isu Strategis Stabilitas Nasional

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam RI Dubes Mohammad K. Koba. (Foto Dok. Kemenkopolkam).

Bogor (Jawa Barat). MINAKONEWS.COM – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam RI, Dubes Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah perbatasan tidak bisa dipandang sekadar isu teknis, melainkan isu strategis yang menyangkut lingkungan, keamanan, dan diplomasi antarnegara. Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan DAS Perbatasan Republik Indonesia, Kamis (16/4/2026).

“Pengelolaan DAS yang terpadu, adil, dan berkelanjutan menjadi kunci utama menjaga stabilitas, keharmonisan, serta kedaulatan wilayah,” ujar Koba. Ia mencontohkan konflik pengelolaan sungai lintas negara seperti di kawasan Sungai Nil, yang menunjukkan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam mengelola DAS perbatasan.

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, menambahkan bahwa sejumlah DAS di perbatasan RI berada dalam kondisi kritis, rawan aktivitas ilegal lintas batas, dan berpotensi memicu konflik sosial maupun sengketa lahan. Ia menekankan perlunya mekanisme diplomasi, pendekatan sosial, serta pengawasan keamanan terpadu.

Narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Arrie Poluzzi, mendorong agar isu DAS lintas negara dibahas melalui forum dialog bilateral. Sementara itu, Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Yunita Chandra, menekankan prinsip one river, one plan, one integrated management sebagai dasar perencanaan komprehensif.

Dukungan lintas kementerian juga ditegaskan oleh Nurul Iftitah dari Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan serta Henry Erafat dari BNPP. Keduanya menekankan pentingnya platform koordinasi lintas negara dan penguatan mekanisme bilateral agar pengelolaan DAS dilakukan utuh dari hulu ke hilir.

Kemenko Polkam berharap hasil FGD ini ditindaklanjuti melalui kebijakan, regulasi, dan implementasi program nyata di lapangan, sehingga pengelolaan DAS perbatasan benar-benar menjadi instrumen menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat diplomasi antarnegara.

Penulis: Dur Mandala Putra
Editor. .: Red. Minakonews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *