Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat, 4/9/2026.(Foto Dok. Humas).
Padang (Sumbar). MINAKONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total pendapatan daerah mencapai Rp6,61 triliun lebih, meningkat Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dari target awal Rp6,29 triliun. Nota pengantar rancangan perubahan APBD tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Perubahan APBD ini disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama DPRD pada 14 Agustus 2026. Mahyeldi menegaskan, penyesuaian anggaran dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, kebutuhan pembangunan, penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA, serta penyesuaian transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Dari sisi ekonomi, Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan pascabencana akhir 2025. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,02 persen secara tahunan, naik signifikan dibanding triwulan IV 2025 yang hanya 1,89 persen. Pertumbuhan didorong sektor perdagangan, akomodasi, makanan-minuman, serta investasi. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar 2026 sebesar 5,70 persen melalui stimulus fiskal dan percepatan program strategis daerah.
Pada sisi belanja, pemerintah mengusulkan peningkatan menjadi Rp6,97 triliun lebih, naik Rp570,01 miliar dari APBD awal Rp6,40 triliun. Peningkatan paling signifikan terdapat pada belanja modal yang hampir dua kali lipat, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar atau naik 99,94 persen. Hal ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk memperkuat pembangunan fisik, infrastruktur, dan pelayanan publik. Belanja operasi direncanakan Rp4,87 triliun, sementara belanja transfer Rp1,13 triliun.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar, bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya Rp284,66 miliar dengan pengeluaran pembiayaan Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Mahyeldi menegaskan, struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan dibahas bersama DPRD untuk memastikan seluruh komponen sesuai ketentuan perundangan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. “Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” katanya.
Dengan tren pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan penguatan alokasi belanja pembangunan, Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat pembangunan Sumbar di tengah dinamika fiskal nasional dan daerah.
Penulis : d®amlis/Dinno Veoline
Editor. : Red. Minakonews.com