Seorang dokter dan manajer duduk di meja kerja dengan tumpukan kartu bansos, menggambarkan temuan PPATK bahwa ribuan penerima bantuan sosial berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi.(DRJ/AI)
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Hingga akhir September 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih mendalami temuan mengejutkan terkait data penerima bantuan sosial (bansos).
Ribuan penerima bansos tercatat berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi, termasuk pegawai BUMN, dokter, dan manajer manajer atau eksekutif. Temuan ini berasal dari satu bank saja dan dinilai mencerminkan potensi ketidaktepatan sasaran bansos secara sistemik (CNN Indonesia, 2025).
Deputi PPATK, Fithriadi, menyatakan bahwa verifikasi lapangan bersama Kemensos masih berlangsung. “Kami perlu dalami apakah mereka memang layak menerima bansos. Profil rekening dan aktivitas transaksi jadi bahan evaluasi,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.
PPATK juga menemukan lebih dari 78.000 penerima bansos aktif bermain judi online, dan sekitar 60 rekening memiliki saldo di atas Rp 50 juta, namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Temuan ini memicu kekhawatiran publik terhadap efektivitas sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa data profesi tersebut berasal dari pengakuan nasabah saat membuka rekening. “Itu bukan data dari kami, tapi dari bank. Kami akan dalami dan cek satu per satu,” ujarnya dalam pernyataan resmi, baru-baru ini.
Kemensos berkomitmen menggandeng PPATK dan BPKP dalam proses evaluasi dan perbaikan data bansos. “Kami ingin memastikan penyaluran bansos ke depan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Gus Ipul.
Sejumlah anggota DPR RI juga mulai mempertanyakan akurasi sistem DTSEN dan mendorong audit menyeluruh terhadap basis data penerima bansos. Publik menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan bansos benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.(DRJ).
Penulis : DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com