Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya reformasi hukum yang melindungi profesional berintegritas dari kriminalisasi kebijakan (Foto Dok. Ist.).
Jakarta. MINAKONEWS – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Ia menyoroti kasus yang menjerat sejumlah profesional berintegritas seperti Nadiem Makarim, Ibrahim Arief (Ibam), Tom Lembong, dan Ira Puspadewi sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan dan keputusan bisnis, bukan tindak korupsi.
Dalam video berjudul “Kasus Nadiem (dan Ibam): BUAT APA..?” yang diunggah 27 April 2026, Dino menyebut konstruksi perkara terhadap keduanya rapuh dan dipaksakan, tanpa bukti niat jahat maupun kerugian negara yang jelas. Ia juga menyinggung Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak menunjukkan empati terhadap Nadiem, padahal Jokowi-lah yang dulu mengajak Nadiem masuk pemerintahan.
Kasus Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, turut menjadi sorotan. Dino menulis di akun X bahwa keputusan bisnis yang keliru tidak berarti korupsi, dan menyatakan Ira tidak pantas menerima vonis 4,5 tahun penjara. Hakim dissenting opinion menilai keputusan akuisisi PT Jembatan Nusantara dilindungi prinsip business judgement rule. Dukungan terhadap Ira juga datang dari tokoh nasional lain seperti Din Syamsuddin, Dahlan Iskan, dan Rhenald Kasali.
Dino menekankan bahwa reformasi hukum tidak boleh berhenti pada slogan. Sistem hukum harus menjamin perlindungan bagi profesional diaspora dan BUMN agar berani mengambil keputusan strategis tanpa takut dikriminalisasi. Ia menyerukan agar KPK mengembalikan kemurnian penegakan hukum, bebas dari pesanan politik, serta mengingatkan publik bahwa orang baik bisa jadi korban sistem yang buruk.
Sebagai latar belakang, Dino Patti Djalal lahir di Beograd pada 10 September 1965. Ia menempuh pendidikan S1 di Carleton University, S2 di Simon Fraser University, dan S3 di London School of Economics. Karier diplomatiknya mencakup posisi sebagai Juru Bicara Presiden SBY (2004–2010), Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013), dan Wakil Menteri Luar Negeri (2014). Ia juga mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan aktif menulis buku hubungan internasional. Dino menerima penghargaan Bintang Jasa Utama (2010) dan Bintang Mahaputra Adipradana (2014). Kini, ia dikenal sebagai tokoh diaspora yang vokal membela profesional muda dan menyerukan reformasi hukum yang lebih adil dan transparan.
Penulis: Dinno Veoline
Editor. : Red. Minakonews.com