Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama unsur Forkopimda menunjukkan komitmen bersama dalam pengundangan RPJMD 2025–2029.(Dok. Diskominfo)
Pasaman Barat (Sumbar). MINAKONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merumuskan RPJMD 2025–2029 dengan pendekatan inklusif, melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan Forum Anak dalam proses perencanaan. Keterlibatan lintas elemen ini menjadi bagian dari Musrenbang RPJMD yang digelar sebagai forum strategis untuk menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi dokumen bersama, bukan hanya milik pemerintah. “Kami ingin RPJMD ini tidak hanya menjadi milik birokrasi, tapi juga milik masyarakat. Dunia usaha, organisasi masyarakat, dan generasi muda harus terlibat sejak awal,” ujarnya.
Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh pimpinan OPD, camat, wali nagari, instansi vertikal, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta perwakilan Forum Anak. Narasumber berasal dari Bappenas, Bappeda Provinsi Sumbar, Universitas Andalas, dan UNP.
Plt Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi fondasi RPJMD yang berkelanjutan. “Kami dorong kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha lokal untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Dalam forum tersebut, Forum Anak Pasbar menyampaikan aspirasi terkait pendidikan inklusif, ruang bermain ramah anak, dan akses internet di wilayah terpencil. Usulan ini akan diakomodasi dalam program unggulan RPJMD, termasuk pendidikan gratis, rumah layak huni, dan internet gratis di wilayah 3T.
RPJMD Pasbar 2025–2029 mengusung visi “Terwujudnya Pasaman Barat yang Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan delapan misi dan sepuluh program unggulan, di antaranya Gerakan Nagari Bangkit berbasis ABSSBK, bajak sawah gratis, 1000 lapangan kerja, dan ambulance gratis.(d®amlis).
Penulis : d®amlis
Editor. : Red. Minakonews.com