Hanif Rasimon, Kepala Dinas PUPR Solok Selatan. (Dok. FB).
Solok Selatan (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan tata kelola lingkungan hidup sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Fokus diarahkan pada peningkatan akses jalan, air bersih, sanitasi, serta pengendalian risiko bencana dan pencemaran lingkungan.
Berdasarkan data BPS 2025, panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi baik mencapai 412,7 kilometer atau 58 persen dari total jaringan. Cakupan air minum layak tercatat sebesar 62 persen, sementara akses sanitasi layak baru menyentuh angka 54 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan masing-masing indikator tersebut hingga di atas 80 persen pada tahun 2029.
Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan ketahanan lingkungan.
“Pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi harus terintegrasi dengan upaya pelestarian alam dan pengurangan risiko bencana. Kita tidak bisa lagi membangun tanpa memikirkan dampaknya terhadap generasi berikutnya,” ujarnya dalam Sosialisasi KLHS RPJPD, Maret lalu.
Kepala Dinas PUPR Solok Selatan, Hanif Rasimon, turut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Dalam pernyataannya, Hanif menyebut bahwa proyek-proyek strategis seperti Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solsel harus bebas dari konflik kepentingan dan diawasi ketat oleh publik.
“Secara legal, kami pastikan tidak ada keterkaitan antara rekanan bermasalah dan pelaksana proyek aktif. Kami ingin pembangunan berjalan bersih dan tepat sasaran,” tegasnya di Padang Aro, Mei lalu.
Hanif Rasimon masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR hingga September 2025. Ia dikenal sebagai teknokrat yang tegas dan aktif dalam pengawasan proyek strategis daerah, serta menjadi salah satu penggerak integritas birokrasi teknis di Solok Selatan.
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025–2045 telah dirampungkan pada Juli 2024 dan menjadi acuan utama dalam perencanaan lintas sektor. Kajian ini mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.
Pemerintah juga menggandeng akademisi dan komunitas lokal dalam penyusunan peta risiko bencana, pengelolaan DAS, dan kampanye pengurangan sampah plastik. Program unggulan seperti “Nagari Hijau” dan “Sekolah Adiwiyata” terus diperluas ke seluruh kecamatan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Solok Selatan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.(Tim).
Penulis. : Tim
Editor. : Red minakonews