Penandatanganan komitmen bersama dalam Sosialisasi dan Uji Publik Standar Pelayanan Dukcapil. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama lintas lembaga bergerak menyelesaikan persoalan kependudukan secara solutif dan kolaboratif (Humas Pemkab).
Solok Selatan (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menggelar Sosialisasi dan Uji Publik Standar Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai langkah strategis menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi di masyarakat.
Beragam isu mengemuka, mulai dari anak berkewarganegaraan ganda akibat pernikahan antar negara, perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat di KUA, hingga maraknya perkawinan dan perceraian siri yang tidak terdata di Dukcapil. Bahkan ditemukan kasus penggunaan buku nikah palsu dalam proses administrasi kependudukan.
Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pelayanan dan menyelesaikan persoalan mendasar di bidang kependudukan.
“Sosialisasi dan uji publik standar pelayanan ini penting dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Dukcapil Solok Selatan, H. Hamudis, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaring masukan dan kritik dari berbagai pihak, sekaligus merumuskan solusi bersama. Setidaknya terdapat 27.928 perkawinan tidak tercatat dan 1.390 perceraian yang juga belum terdata. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, Sekdakab Syamsurizaldi, Kepala Pengadilan Agama Muara Labuh, para Wali Nagari, KUA, Ketua KAN, LKAM, Camat se-Kabupaten, serta OPD terkait. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Barat, Nurudin.
Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menyelesaikan persoalan kependudukan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Solok Selatan.(Tim).
Penulis : Tim
Editor. : Red Minakonews