Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok, Hanif mengikuti Workshop Nasional selama dua hari (20-21 Juni 2023).(foto Kominfo/Eli)
Kota Solok (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Pemerintah Daerah Kota Solok melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok, Hanif mengikuti Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh yang diselenggarakan oleh panitia bersama Kementerian PPN Bappenas, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR BPN selama dua hari (20-21 Juni 2023) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Puncak acara deklarasi keberlanjutan penanganan kumuh itu dihadiri oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, tokoh penggerak Program Kotaku, perwakilan lembaga donor, konsultan pendamping, Ketua Pokja PKP dari 123 kota/kabupaten se-Indonesia, LPPM Perguruan Tinggi.
Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan perumahan dan permukiman kumuh merupakan permasalahan dan sekaligus tantangan yang mesti dihadapi setiap perkotaan di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia.
Penyebab munculnya permukiman kumuh adalah rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan yang layak, belum terjaminnya keamanan bermukim, penyedian lahan untuk perumahan yang belum tertata, masalah sosial ekonomi masyarakat, serta diperparah laju urbaninisasi yang tinggi dan tidak terkendali.
Upaya penanganan permukiman kumuh ini sudah dilakukan dan terus akan dilakukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan berbagai stakeholder sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP. Capaian pengurangan kumuh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 10.000 Ha, hingga akhir tahun 2022 adalah seluas 6.872 Ha atau (68,7%).
Program Kotaku telah menyasar sebanyak 11.332 kelurahan/desa tersebar di 330 kota/kab dan 34 provinsi, dengan aset infrastruktur yang telah terbangun melalui kegiatan skala lingkungan dan skala kawasan, kelembagaan tingkat kota/kab dan kel/desa, personil pendamping terlatih, dan SIM-GIS, semuanya harus dilanjutkan oleh pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat setempat untuk melaksanakan aksi penanganan kumuh ke depan,” tuturnya.
Dalam workshop ini dilaksanakan diskusi panel dengan narasumber Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Wahyu Kusumosusanto dan Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Aria Indra Purnama.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan Kotaku Award kepada 21 pihak terbaik yang telah menyukseskan kegiatan Program Kotaku hingga kini.
Workshop ini juga digelar sesi berbagi pengalaman atau sharing session dari penyelenggaraan program, praktisi maupun pelaku lapangan serta menampilkan hasil program kegiatan Kotaku dari berbagai daerah. Kegiatan workshop ini ditutup dengan deklarasi berkelanjutan Program Kotaku yang akan dilakukan 10 perwakilan pemerintah daerah.
Kadis Perkim Kota Solok, Hanif, melalui sambungan telepon menyebutkan bahwa kegiatan Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh ini membahas capaian program pembelajaran dan praktik baik Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2017 – 2022 serta meningkatkan komitemen pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan.
Sebagaimana kita ketahui bahawa tahun 2023 ini pelaksanaan Program Kotaku akan segera berakhir sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability),” jelas Hanif. (Eli)
Penulis : Eli
Editor : Red minakonews